Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

  • Said Sampara Universitas Muslim Indonesia
  • Nurul Qamar Universitas Muslim Indonesia
  • Arri Abdi Syalman Universitas Muslim Indonesia
Keywords: Ditintelkam Polda, Efektivitas Fungsi, Pembagian Tugas

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sulawesi Selatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena melihat penerapan hukum sebagai suatu kondisi faktual di lingkungan sosial dan hubungannya terhadap norma hukum. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah responden sebanyak 92 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana mengolah output dari kuesioner, dan disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi (F) dan distribusi persentasi (%). Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dinilai dari tujuh pembagian tugas, antara lain: Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam); Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); Bagian Analisis (Baganalisis); Seksi Pelayanan Administrasi (Siyanmin); Seksi Teknologi Intelijen (Sitekintel); Seksi Sandi (Sisandi); dan Subdirektorat (Subdit). Perolehan data dari keseluruhan fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang kurang efektif. Dibutuhkan keseriusan dalam meningkatkan efektivitas fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan guna mewujudkan kamtibmas, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Author Biographies

Said Sampara, Universitas Muslim Indonesia

Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Nurul Qamar, Universitas Muslim Indonesia

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Arri Abdi Syalman, Universitas Muslim Indonesia

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar

References

Ahmad Al Yakin. (2015). Eksistensi Nilai Sosial Ada’ Tuo di Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. Pepatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan, Universitas Al Asyariah Mandar, 10(1), hlm. 1 – 16.

Anjelina Markus, Herman Nayoan, & Stefanus Sampe. (2018). Peranan Lembaga Adat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Eksekutif, Universitas Sam Ratulangi, 1(1), hlm. 1 – 9.

Hardianto Djanggih, et al. (2018). The Effectiveness of Law Enforcement on Child Protection for Cybercrime Victims in Indonesia. Dalam 2nd International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching, and Research. Journal of Physics: Conference Series, 1028, hlm. 1 – 8. doi: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1028/1/012192

Ida Bagus Kade Danendra. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Universitas Sam Ratulangi, 1(4), hlm. 41 – 59.

La Ode Husen & Husni Thamrin. (2017). Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

La Ode Husen, et al. (2020). Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(2), hlm. 136 – 148. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.62

La Ode Husen, et al. (2020). Safeguard of the Police Intelligence Against Court Decisions Regarding the Object of the Dispute. Sovereign: International Journal of Law, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), hlm. 1 – 12. doi: https://doi.org/10.37276/sijl.v2i2.28

Mukmin Muhammad & La Ode Husen. (2019). State Civil Apparatus in Indonesia in the Conception of Welfare State: A Study of Legal Material Law Number 5 Year 2014 on State Civil Apparatus. Asian Social Science, Canadian Center of Science and Education, 15(3), hlm. 64 – 72. doi: https://doi.org/10.5539/ass.v15n3p64

Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2017). Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Nurul Qamar, et al. (2018). Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat). Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450).

Rahmad Hutagaol. (2019). Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (Studi Pada Satuan Intelkam Polres Deli Serdang). Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Universitas Islam Sumatera Utara, 19(2), hlm. 186 – 224.

Said Sampara & La Ode Husen. (2016). Metodologi Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print.

Satjipto Rahardjo. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sufirman Rahman, et al. (2018). Resolution of Land Rights Conflict Resolution of Customary Law Community at Foreign Investments Company. Dalam 2nd International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching, and Research. Journal of Physics: Conference Series, 1028, hlm. 1 – 6. doi: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1028/1/012179

Sufriadi Sufriadi. (2014). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Yuridis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 1(1), hlm. 57 – 72.

Sulaiman Nai. (2019, 24 Desember). Eksekusi 2 Rumah Warga di Jeneponto Berujung Ricuh, Tergugat Menilai Pengadilan Salah Objek. Dalam iNewsSulsel.id. Diakses dari https://sulsel.inews.id/berita/eksekusi-2-rumah-warga-di-jeneponto-berujung-ricuh-tergugat-menilai-pengadilan-salah-objek, pada tanggal 24 April 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249).

Published
2020-06-05
How to Cite
Sampara, S., Qamar, N., & Syalman, A. A. (2020). Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2), 26-37. https://doi.org/10.37276/sjih.v2i2.34
Section
Articles