Analisis Hukum Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia

  • Riezka Eka Mayasari Universitas Sembilanbelas November Kolaka
  • Nur Hidayani Alimuddin Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Keywords: Pemulia Tanaman, Perusahaan Perbenihan, PVT

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan perlindungan varietas tanaman bagi pemulia tanaman di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal study research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer sebagai objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 29 Tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak petani yang melakukan aktifitas dalam menghadirkan varietas baru namun tidak mengajukan perolehan Hak PVT. Selain itu, terdapat lebih dari seribu perusahaan benih yang berbadan hukum, namun masih sedikit dari perusahaan tersebut melakukan aktifitas pemuliaan tanaman. Adapun perkembangan PVT berdasarkan UU No. 29 Tahun 2000 ialah terdapat 32 atau 6,81% yang berstatus perseorangan sebagai pemegang Hak PVT, terdapat 97 atau 20,64% yang berstatus Pemerintah, terdapat 15 atau 3,19% yang berstatus Perguruan Tinggi, terdapat 286 atau 60,85% yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri, dan terdapat 40 atau 8,51% yang berstatus Perusahaan Luar Negeri. Diharapkan peningkatan peran dari Pusat PVTPP dalam menjalankan kegiatan rutin juga memaksimalkan hubungan kerjasama bilateral dan regional. Lebih lanjut, diharapkan pula bagi setiap perusahaan perbenihan untuk memiliki divisi litbang guna meningkatkan jumlah varietas/varietas unggul baru dengan berbagai komoditi yang lebih kompetitif.

Author Biographies

Riezka Eka Mayasari, Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka

Nur Hidayani Alimuddin, Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka

References

A. J. P. van Wijk. (2002). Framework for the introduction of Plant Breeders’ Rights. Dalam Countries with an Emerging Plant Variety Protection System. Naktuinbouw: Center for Genetic Resources.

Ahmad M. Ridwan. (2018). Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait dengan Keanekaraaman Hayati di Indonesia. Pemuliaan Hukum, Universitas Islam Nusantara, 1(1), hlm. 97-124.

Aktris Nuryanti. (2015). Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik untuk Kemakmuran. Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, 44(4), hlm. 405-414. doi: https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.405-414

Bambang Sayaka, Frans B. M. Dabukke, & Sri Suharyono. (2020). Membangun Kemandirian Industri Benih Padi Nasional. Jurnal Ekonomi Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 9(3), hlm. 189-207.

Brian Kusuma. (2018). Perlindungan terhadap Varietas Tanaman sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, 6(6), hlm. 130-136.

Dwi Afni Maileni. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Jurnal Dimensi, Universitas Riau Kepulauan, 3(2), hlm. 1-13. doi: http://dx.doi.org/10.33373/dms.v3i2.83

Emi Indah Lestari, Kholis Raisah, & Adya Paramita Prabandari. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman. Notarius, Universitas Diponegoro, 12(2), hlm. 972-984.

Fernando Simanjuntak & Etty Susilowati. (2013). Perlindungan Hukum pada Pemberian Lisensi bagi Pemulia Varietas Tanaman. Law Reform, Universitas Diponegoro, 9(1), hlm. 1-26. doi: https://doi.org/10.14710/lr.v9i1.12433

H. Hermanto, et al. (Eds.). (2019). PVTPedia: Informasi Lengkap Perlindungan Varietas Tanaman. Jakarta: Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian RI.

Hasim Ashari, Ujang Sumarwan, & K. Kirbrandoko. (2013). Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Kualitas Layanan Perizinan Pupuk di Kementerian Pertanian. Jurnal Manajemen & Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, 10(3), hlm. 156-164.

Hendra Djaya. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Jurnal Cakrawala Hukum, Universitas Merdeka Malang, 6(2), hlm. 141-151.

Iis Turniasih & Nia Kania Dewi. (2007). Peranan Sektor Agroindustri dalam Pembangunan Nasional. Jurnal Geografi GEA, Universitas Pendidikan Indonesia, 7(2), hlm. 1-8. doi: https://doi.org/10.17509/gea.v7i2.1723

Ira Puspita Sari Wahyuni. (2013). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman di Indonesia. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Hukum Universitas Brawijaya, 1(2), hlm. 1-20.

Moch. Najib Imanullah. (2013). Politik Hukum Ketahanan Pangan Nasional (Kajian Sinkronisasi Politik Hukum Undang-Undang Hak PVT dan Undang-Undang Pangan). Yustisia, Universitas Sebelas Maret, 2(1), hlm. 87-99.

Naufal Hidayat, Tengku Keizeirina Devi Azwa, & Detania Sukarja. (2019). Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap Varietas Tanaman (Studi Kasus Varietas Tanaman Jambu Madu Hijau Kabupaten Langkat). Transparency, Universitas Sumatera Utara, 2(1), hlm. 1-25.

Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

O. K. Saidin. (2010). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 121/PERMENTAN/OT.140/11/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1407).

Prasetyo Hadi Purwandoko & Moch. Najib Imanullah. (2013). Perlindungan Variets Tanaman sebagai Salah Satu Bentuk perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju ketahanan Pangan Nasional. Yustisia, Universitas Sebelas Maret, 2(3), hlm. 83-96.

Pusat PVTPP. (2020, 23 Juni). Pemberian Hak PVT. Dalam Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Diakses dari http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/category/berita-resmi/pemberian-hak-pvt/, pada tanggal 22 Oktober 2020.

Putu Ayu Sriasih Wesna. (2020). Doha Declaration sebagai Perlindungan Masyarakat atas Akses Obat Esensial di Negara Berkembang Pasca Trips Agreement. Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Universitas Warmadewa, 14(1), hlm. 56-62.

Roosganda Elizabeth. (2019). Revitalisasi Implementasi Pemberdayaan Kelembagaan Pertanian Berkesinambungan Mendukung Pencapaian Daya Saing Produk Olahan. Unes: Journal of Scientech Research, Universitas Ekasakti, 4(1), hlm. 52-68.

Said Sampara & La Ode Husen. (2016). Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print.

Simona Bustani. (2019). Budaya Hukum Masyarakat Berdampak Terjadinya Kriminalisasi Petani yang Memanfaatkan Benih Varietas Baru (Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan). Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Universitas Trisakti, 1(2), hlm. 1-6.

Sri Umi Lestari, Reza Prakoso Dwi Julianto, & Astri Sumiati. (2017). Peningkatan Kemandirian Petani Melalui Produksi Benih Jagung Mandiri. JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia), Universitas Tribuwana Tunggadewi Malang, 9(3), hlm. 9-17.

Tito Hardiyanto & Cecep Pardani. (2017). Analisis Keunggulan Kompetitif Beberapa Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Ciamis. Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, Universitas Galuh, 3(1), hlm. 73-88. doi: http://dx.doi.org/10.25157/ma.v3i1.77

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tanaman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).

United Nations Tahun 1947 tentang General Agreement on Tariffs and Trade. (Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1947, di Jenewa).

Valeriana Darwis. (2016). Implementasi Legislasi Benih dalam Mensukseskan Swasembada Pangan. SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Universitas Sebelas Maret, 12(2), hlm. 133-145.

Vina Eka Aristya & T. Taryono. (2019). Pemuliaan Tanaman Partisipatif untuk Meningkatkan Peran Varietas Padi Unggul dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional. Agrotechnology Innovation (Agrinova), Universitas Gadjah Mada, 2(1), hlm. 26-35.

World Trade Organization Tahun 1994 tentang Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. (Disahkan pada tanggal 15 April 1994, di Marrakesh).

Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti. (2017). Perjanjian Benefit Sharing sebagai Upaya Perlindungan dan Pemanfaatan Varietas Tanaman. Rechtidee, Universitas Trunojoyo, 12(1), hlm. 1-26. doi: https://doi.org/10.21107/ri.v12i1.2855

Published
2020-11-25
How to Cite
Mayasari, R. E., & Alimuddin, N. H. (2020). Analisis Hukum Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia. Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(4), 1-14. https://doi.org/10.37276/sjih.v2i4.39
Section
Articles