Optimalisasi Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku

  • Nasaruddin Umar Institut Agama Islam Negeri Ambon
  • Fahri Bachmid Universitas Muslim Indonesia
Keywords: Kewenangan, Majelis Pengawas Notaris, Optimalisasi, Pengawasan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku Tahun 2017-2020, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku Tahun 2017-2020 telah berjalan sebagaimana berdasarkan Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2014. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor kendala dari sisi efektivitas fungsi kewenangan, khususnya faktor regulasi dan faktor penerapan sanksi. Selanjutnya, disarankan agar dilakukan revisi pada Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2014, yaitu dengan memperkuat atau memperluas kewenangan Majelis Pengawas Wilayah melalui model Pencegahan dan Pengawasan Aktif, dimana dijalankan secara berkala maupun setiap waktu berdasarkan keperluan informasi terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan pelanggaran perilaku Notaris.

Author Biographies

Nasaruddin Umar, Institut Agama Islam Negeri Ambon

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon

Fahri Bachmid, Universitas Muslim Indonesia

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

References

Abdul Bari Azed. (2008). Kebijakan Pemerintah di Bidang Kenotariatan (Edisi 8). Jakarta: Media Notariat.

Abdul Latif. (2014). Hukum Administrasi: Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Aminuddin Ilmar. (2018). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Aris Yulia. (2019). Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila. Law and Justice, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 4(1), hlm. 56-67. doi: https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045

Dendy Sugiono (Ed.) (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan PT. Gramedia Pustaka Utama.

Diana Halim Koentjoro. (2004). Hukum Administrasi Negara. Bogor: Ghalia Indonesia.

Endang Purwaningsih. (2015). Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya. Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, 27(1), hlm. 14-28. doi: https://doi.org/10.22146/jmh.15907

Erna Ristiani. (2010). “Peranan dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris”. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Eureika Kezia Sakudu & Wahyuni Safitri. (2017). Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, 9(2), hlm. 65-74. doi: https://doi.org/10.24903/yrs.v9i2.222

F. A. M. Stroink & J. G. Steenbeek. (1985). Inleiding in het Staats-en Administratief Recht. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

H. D. van Wijk. (1976). Hoofdstukken Van Administratief Recht. Gravenhage: VUGA Uitgeverij.

Hans Kelsen. (1992). Introduction to the Problems of Legal Theory (Terj. oleh Bonnie Litschewski Paulson & Stanley L. Paulson). Oxford: Clarendon Press.

Henny Saida Flora. (2012). Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, 14(2), hlm. 179-199.

Jeffry Tanugraha. (2013). Akibat Hukum bagi Notaris yang Rangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara. Hukum Bisnis dan Administrasi Negara, Universitas Dr. Soetomo, 14(2), hlm. 1-25. doi: https://dx.doi.org/10.25139/mih.v1i2.735

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 tentang Perubahan Kode Etik Notaris.

Nasaruddin Umar & Fahri Bachmid. (2020). Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara terhadap Narapidana Khusus Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), hlm. 52-69. doi: https://doi.org/10.37276/sjih.v2i2.38

Neky Kuntjoro. (2016). Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris. Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia, 1(2), hlm. 201-205. doi: https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss2.art5

Olivia Yanuari Huslan. (2019). Pelaksanaan Jabatan dan Pengawasan bagi Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan (Studi Kasus Notaris X Berkedudukan di Bali, Meninggalkan Wilayah Jabatan ke Kota Makassar). Indonesian Notary, Universitas Indonesia, 1(2), hlm. 1-26.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1787).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2128).

Philipus M. Hadjon, et al. (Eds.). (2011). Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: UGM Press.

Said Sampara & La Ode Husen. (2016). Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print.

Sri Yuniati. (2017). Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. Jurnal Akta, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 4(4), hlm. 585-590.

Tatiek Sri Djatmiati. (2004). “Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia”. Disertasi. Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Published
2020-09-28
How to Cite
Umar, N., & Bachmid, F. (2020). Optimalisasi Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku. Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(3), 1-14. https://doi.org/10.37276/sjih.v2i3.37
Section
Articles